Jajaran Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta silaturahmi ke Universitas Brawijaya (UB) pada Jum’at (14/Sep/2018). Di Ruang Jamuan Gedung Rektorat, rombongan diterima Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Drs. Syarif utomo, MM dan jajarannya. Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Barang Milik Negara (BMN) Siti Marpuah, SH., MM, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Arif Hidayat, S.Kom serta Kasubbag Kearsipan dan Humas Kotok Gurito, SE.
Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Dr. H. Rudi Sugiantoro menyampaikan pihaknya saat ini memiliki mahasiswa sebanyak 26000 orang. “Setiap tahun rata-rata menerima 7.400 mahasiswa dari pendaftar sebanyak 180.000 orang,” kata Rudi. Jumlah penerimaan mahasiswa menurutnya disesuaikan dengan keterbatan lahan yang dimiliki. Total pendapatan UIN Jakarta mencapai Rp. 160 M dengan usaha seperti rumah sakit, hotel dan wisma mahasiswa.
Sementara di UB, disampaikan Syarif Utomo, jumlah mahasiswa mencapai sekitar 65.000 orang yang menempati lahan di kampus utama seluas 60 Ha dan kampus II seluas 8 Ha. Mahasiswa, katanya merupakan penyumbang pendapatan terbesar melalui SPP, dengan pembagian 65% fakultas dan 35% rektorat. Tercatat pendapatan UB saat ini adalah Rp. 1.3 Trilyun meliputi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rp. 900 M dan sisanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sementara total asset UB menurut Syarif telah mencapai Rp. 5 Trilyun, meningkat dibanding sebelum berstatus BLU (Badan Layanan Umum) sekitar Rp. 2.1 Trilyun. “Semua pendapatan masuk ke rekening Rektor dan tercatat sebagai Kas BLU,” katanya. Seperti pendapatan dari Badan Usaha Akademik (BUA) dan Badan Usaha Non Akademik (BUNA). Pelaporan asset dan keuangan dikoordinir oleh Bagian Akuntansi dan Biro Umum sebagai SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi) Pembantu. Kuasa Pengguna Anggaran di UB adalah Rektor.
Sementara itu, Ketua ULP UB Arif Hidayat, S.Kom dalam paparannya tentang pengadaan di UB mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di UB berangkat dari Perencanaan yang dibuat. Karena berangkat dari Perencanaan, maka POAC (Plan, Organizing, Action and Controlling) berjalan dengan data dukung yang kuat. “Pengadaan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Rektor dalam sistem monitoring simonev.ristekdikti.go.id,” ujarnya.
Saat ini, kata Arif, UB telah menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) versi 42 yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). LPSE versi ini menurutnya mengakomodir lelang, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Meskipun, pihaknya juga tengah berencana untuk upgrade LPSE versi 43 pada 2019 yang mengakomodir lelang cepat. “Lelang cepat bisa dari fakultas atau mendekati akhir tahun biasanya pengadaan justru bertambah,” ungkapnya.
Disampaikan Siti Marpuah, pengadaan langsung pada tahun 2017 mencapai 250 kontrak. Terkait Rumah Sakit UB, pengadaan langsung yang dilakukan pada 2015 mencapai Rp. 45 M. “Kenapa banyak pengadaan langsung? Karena terjadi saat tahun berjalan sehingga dinilai lebih efisien,” kata dia. [Denok/Humas UB]
Sumber: Prasetya Online
